Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia sebagai Wadah Memajukan Kebudayaan Nasional

February 22, 2016 / Comments (0)

Civic News Uncategorized

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) belum lama ini mengadakan Rapat Desiminasi terkait dengan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Pemerintahan Umum.

Adapun yang bertindak sebagai pembicara yakni  Direktur Kewaspadaan Nasional Ditjen Polpum, Didi Sudiana mengatakan sebelumnya Ditjen Polpum telah mengeluarkan kebijakan, berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia (FPMMI).

Dia menyebutkan FPMMI merupakan tempat berkomunikasi dan berinteraksinya masyarakat Melanesia. Keberadaan dari forum tersebut sebagai wadah untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya Melanesia Indonesia.

“Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia sebagai tempat  berinteraksi dan berkontribusi secara ekonomi dan sosial budaya dengan masyarakat Melanesia yang lebih luas,” ungkap Didi di Best Western Mangga Dua Hotel and Residence, Jakarta, Selasa, (11/4).

Keberadaan dari FPMMI pun saat ini sudah dibuktikan dengan adanya penandatanganan Naskah Piagam Deklarasi Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia oleh Gubernur Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

“Pada tanggal 6 Oktober 2015 di Ambon Provinsi Maluku telah di tandatanganinya Naskah Piagam Deklarasi Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia,” ungkap Didi.

Ditjen Polpum Kemendagri juga memiliki peran dalam membina  ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

Disamping itu, pemerintah pusat juga mendorong perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Melanesia. Beberapa bentuk kegiatan yang nantinya mampu mendukung pembangunan di daerah tersebut seperti pekan produk ekonomi dan juga  seni budaya masyarakat Melanesia.

“Jika  di lima  provinsi telah terbentuk FPMMI, maka dapat diselenggarakan forum dialog di daerah atau di pusat setiap tahunnya,” tutup dia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *